Pemimpin yang dari Tuhan

Karya: Pawel Kuczynski, Polandia

"Kita telah mendapatkan pemimpin yang dipilih Tuhan! Kita telah mendapatkan pemimpin yang dipilih Tuhan! Negeri kita menyambut era yang baru, pengharapan yang baru!" begitu diserukan sebagai orang yang tokoh idolanya, sang kandidat idaman, terpilih dalam pemilu yang berlangsung lumayan dramatis tahun lalu.

Sepanjang masa kampanye, suara hamba Tuhan yang menggembalakan rakyat terbelah dua. Ada hamba Tuhan A yang mengklaim bahwa kandidat X yang direstui untuk memimpin bangsa ini dalam periode ini--kalau rakyat salah pilih, bakal tertunda lagi perbaikan nasib bangsa besar ini. Sebaliknya, hamba Tuhan B menyatakan dalam sebuah KKR bahwa ia memperoleh penglihatan, kandidat B-lah yang akan diangkat Tuhan memimpin bangsa ini, dan umat didorong mendukungnya. Jadi, karena ada dua kandidat, maka ada dua Tuhan--atau dua suara Tuhan (kalau jumlah kandidat bertambah, jumlah Tuhan atau suara-Nya bertambah juga. Tenang, Tuhan tidak pernah kehabisan stok suara). Manakah suara Tuhan yang benar?

Kepastian tentang suara Tuhan atau bukan ini tidak dapat ditentukan di awal, tetapi belakangan, setelah yang disuarakan terjadi. Pada zaman dahulu, nabi yang secara konsisten menyampaikan suara Tuhan secara akurat, ia akan dihormati sebagai nabi Allah. Sebaliknya, yang nubuatannya ngawur dan melenceng, ia akan mendapatkan hadiah dilempari batu. Sekarang? Hamba Tuhan yang tebakannya (ya, tebakan, jangan sok gagah menyebutnya sebagai nubuatan) benar, tak usah membusungkan dada--sangat boleh jadi, dalam kasus-kasus lain, tebakannya keliru. Hamba Tuhan yang tebakannya kali ini keliru, bolehlah malu-malu dan mengaku salah, sambil belajar untuk kelak menebak arah zaman dengan lebih cermat lagi.

Kembali ke soal pemimpin dari Tuhan, apakah pemimpin yang terpilih dalam pemilu serta-merta adalah pemimpin yang dari Tuhan? Kalau belajar dari peralihan bangsa Israel dari teokrasi menjadi monarki, tampaknya tidak. Bangsa Israel memilih raja pertama yang tidak berkenan di hati Tuhan. Ditarik ke dalam konteks yang lebih luas, Tuhan dalam kedaulatan-Nya mempersilakan bangsa-bangsa memilih pemimpinnya masing-masing. Dan, suara rakyat belum tentu--bahkan sering berlawanan dengan--suara Tuhan.

Dengan begitu, mempersoalkan apakah seorang pemimpin dipilih Tuhan atau tidak, itu soal yang kurang relevan. Pertanyaan yang lebih perlu dilontarkan: Apakah sang pemimpin tersebut, dalam konteks kehendak bebas manusia, memilih untuk mengikuti jalan Tuhan? Nah, itu tentu bukan soal yang bisa dijawab melalui kemenangan di bilik suara, melainkan mesti dilihat dari kebijakan-kebijakan yang diambil pemimpin tersebut sepanjang masa pemerintahannya.

Jalan Tuhan mana yang bisa dijadikan tolok ukur? Apakah dari kemajuan perekonomian? Dari kecanggihan pencapaian teknologi? Dari ketangguhan militernya?

Brian Zahnd, dalam buku "A Farewell to Mars", menawarkan perspektif yang menarik disimak tentang penghakiman atas bangsa-bangsa berdasarkan Matius 25:31-46. Perumpamaan ini dibuka demikian: "Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaan-Nya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas takhta kemuliaan-Nya" (ay. 31). Hal ini menegaskan kedudukan Yesus Kristus--setelah kematian dan kebangkitan-Nya beberapa waktu kemudian--sebagai pemegang segala otoritas di surga dan di bumi, sebagai Raja atas segala bangsa. Dia memerintah dan menghakimi bangsa-bangsa menurut tolok ukur keadilan-Nya. Apakah itu? Perlakuan mereka terhadap "saudara-Ku yang paling hina", yaitu rakyat miskin, orang sakit, kaum imigran, dan para narapidana.

Berangkat dari gagasan itu, kita bisa melihat, sebenarnya ada tolok ukur yang relatif gamblang untuk menilai apakah pemerintahan atau kepemimpinan suatu bangsa itu berada di jalan Tuhan atau menyimpang dari jalan-Nya. Kita dapat menyebutnya "Tes Kambing dan Domba" atau "Tes Empat Keberpihakan". Ya, keberpihakan terhadap rakyat miskin, terhadap orang sakit, terhadap kaum imigran, dan terhadap para narapidana. Saya akan mencoba melontarkan pertanyaan-pertanyaan (atau pernyataan) sehubungan dengan masing-masing poin sebagai tawaran awal tolok ukur penilaian.

Keberpihakan Terhadap Rakyat Miskin
Apakah kebijakan pemerintah mendukung dan memfasilitasi pengentasan orang miskin? Apakah mereka diberi ruang untuk lepas dari jerat kemiskinan, bangkit mandiri dan meraih kesejahteraan hidup, atau terus dijadikan keset pembangunan, dikuya-kuya dan ditindas? Apakah mereka diberi kesempatan meraih pendidikan umum atau keterampilan seluas-luasnya, bukannya patah di tengah jalan karena kesulitan biaya?

Apakah diusahakan ketersediaan bahan pangan dan sandang dengan harga terjangkau dan stabil serta kualitas memadai? Apakah tersedia perumahan layak untuk rakyat dengan fasilitas umum yang patut, dan harganya tidak dibiarkan terus digoreng oleh para tengkulak? Apakah para petani dilindungi, bukannya lahannya diserobot untuk dijadikan perumahan, pabrik, perkantoran, hotel, atau mal? Apakah para buruh digaji secara layak, atau mereka diperah seperti budak untuk menghasilkan makanan, pakaian, dan aneka produk mewah penopang gaya hidup golongan kaya?

Keberpihakan Terhadap Orang Sakit
Apakah layanan kesehatan di negeri ini bergerak dalam prinsip welas asih yang dicontohkan oleh orang Samaria yang baik itu, dalam semangat berkorban untuk menolong mereka yang tertimpa kemalangan? Apakah layanan kesehatan bukan hanya berfokus pada pengobatan penyakit, tetapi bergerak secara intensif untuk mendidik dan memfasilitasi rakyat untuk hidup sehat? Ataukah, lembaga kesehatan bergerak menjadi raksasa bisnis yang angker, bergerak menurut prinsip "ana rega ana rupa", yang sama saja dengan menutup kesempatan bagi warga miskin untuk mendapatkan layanan yang layak saat mereka sakit alias "orang miskin dilarang sakit"?

Pemerintah sudah menyediakan BPJS, misalnya, namun pengelolaannya terkesan semrawut. Bagaimana sikap pemerintah terhadap pasien yang telanjur meninggal dunia karena gagal mendapatkan perawatan gara-gara tidak paham mengikuti prosedur BPJS? Lalu, dana BPJS tahun lalu diklaim defisit. Penyelesaiannya khas pedagang: iuran BPJS dinaikkan. Kalau defisit terjadi karena rakyat yang menggunakan BPJS membludak dan terlayani dengan baik, syukurlah. Namun, kalau defisit terjadi karena tikus-tikus birokrat pengelola BPJS menggemukkan diri mereka, betapa celaka kita berada di tangan rezim perampok.

Keberpihakan Terhadap Kaum Imigran
Kaum imigran atau orang asing bukan sekadar warga negara lain yang berkunjung, tinggal, atau bekerja di sini. Kalau itu, terutama terhadap imigran bule, pemerintah sudah memperlakukan dengan penuh hormat, memberikan gaji jauh lebih tinggi dari UMR buruh dalam negeri, dan menyematkan sebutan khusus bagi mereka: ekspatriat.

Kaum imigran dapat mengacu pula pada mereka yang berbeda etnis, berbeda kepercayaan, berbeda pilihan politik, kelompok minoritas. Atau, malah dibalik: warga Indonesia yang terpaksa mengembara ke negeri asing untuk memperoleh matapencaharian (TKI). Nah, bagaimana keberpihakan pemerintah terhadap mereka-mereka ini? Ketika mereka dianiaya di negeri jiran? Ketika hak beribadah mereka dibatasi? Ketika hak berserikat dan berdiskusi mereka diberangus? Ketika kelompok garis keras menindas dan menganiaya mereka?

Keberpihakan Terhadap Para Narapidana
Secara sempit, ini bisa berarti perlakuan yang manusiawi terhadap para tahanan, bahwa mereka berada di penjara dalam proses untuk dimasyarakatkan kembali. Namun, dalam arti luas, ini berarti penegakan hukum dan keadilan. Bahwa semua warga betul-betul setara di hadapan hukum. Bahwa hukum tidak tumpul ke atas, tetapi tajam ke bawah. Bahwa hukum tidak bersikap bengis terhadap rakyat kecil dan miskin, namun lembek saat berhadapan dengan pemilik modal dan kuasa. Bahwa hukum tidak bertaburan dengan pasal karet yang bisa dimanfaatkan oleh pemilik modal dan kuasa untuk memukul siapa saja yang tidak berkenan di hati mereka. Bahwa hukum tidak sering terpeleset menghukum dan memenjarakan orang yang tidak bersalah, dan malah membiarkan melenggang bebas orang yang bersalah. Dan seterusnya.

Yah. Sejauh ini, itu ide-ide yang berseliweran dalam pikiranku dan bisa kucatat. Jadi, bagaimana? Bagaimana dengan pemerintahan baru yang baru berjalan lima bulan ini? Apakah pemimpin idola kita menunjukkan bahwa ia bergerak selaras dengan denyut hati Tuhan, memperlihatkan keberpihakan yang kuat terhadap rakyat miskin, terhadap orang sakit, terhadap kaum imigran, dan terhadap para narapidana? Kalau iya, mari kita dukung dia dengan segenap hati dan segenap daya. Kalau tidak, mari kita kritik dia, mari kita jewer dia agar bertobat. Dan, kalau dia keras kepala, mari kita lawan tanpa kekerasan, dan mari kita cegah keberlanjutan pemerintahannya dalam pemilu yang akan datang.